Yana (39) seperti tercekat. Warga Bambu Apus, Kabupaten Tangerang, Banten, ini bagai kehilangan perbendaharaan kata-kata begitu diajak berbicara soal pendidikan dan masa depan anak-anaknya. Nuraini (14), putri keduanya yang sudah menyelesaikan pendidikan setara SD di sebuah madrasah ibtidaiyah atau MI setahun lalu, hingga kini belum juga bisa melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau sederajat. “Saya ngeri mendaftarkannya ke sekolah. Takut,” kata Yana.

Jangankan bisa mendaftarkan anaknya, ijazah tanda kelulusan Nuraini dari sebuah madrasah pun hingga kini masih tertahan di sana. Yana dan suaminya, yang saat ini bekerja sebagai penyapu jalan, belum juga mampu menebus ijazah anaknya. Uang Rp 150.000 masih terlalu besar bagi keluarga ini.

Tahun lalu, Yana sebetulnya sempat bertanya ke satu SMP swasta tak jauh dari tempat tinggal mereka terkait biaya masuk. Ketika mendengar angka Rp 580.000 dan hanya dapat dicicil empat kali, Yana pun mundur teratur. “Astagfirullah … duitnya dari mana? Tabungan? Untuk hidup sehari-hari saja sulit, bagaimana mungkin punya tabungan,” kata Yana tanpa ekspresi.

Ia dan suaminya bukan tak sadar arti penting pendidikan, yang oleh para pakar di negeri selalu didengung-dengungkan sebagai sarana utama terjadinya mobilitas sosial. Buktinya, putri pertama mereka, Nuryani, sempat menamatkan sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan akuntansi. Itu dimungkinkan karena waktu itu sang ayah masih kerap diminta menjadi kernet truk dengan pendapatan Rp 50.000 sekali jalan. Saat ini, seiring usianya yang kian menua, sang ayah yang menjadi tonggak ekonomi keluarga itu cuma menjadi penyapu jalan. “Honor dari pemerintah per bulan sekitar Rp 450.000,” kata Yana, yang kini kian risau karena Nuryani pun tak kunjung dapat pekerjaan.

Lain lagi kisah Minatin (41). Wanita beranak lima ini nekat memasukkan anak-anaknya ke satu SMP swasta. Padahal, ia hanya mengandalkan penghasilan dari berjualan minuman dan kue-kue di rumah kontrakan mereka, sementara sang suami menjadi pengamen. Penghasilan mereka praktis hanya cukup untuk bertahan hidup sehari- hari. Tak ada yang bisa ditabung.

Akan tetapi, karena kenekatan Minatin, tiga anaknya-dalam rentang waktu berbeda-pernah menikmati bangku SMP. Namun, ketika tidak bisa mencicil uang gedung dan menunggak iuran bulanan, anak-anak itu pun satu per satu keluar dari sekolah.

Bahkan, anak keempatnya hanya bisa sampai di bangku kelas V SD. Adapun anak kelima mereka, yang telah berusia 6,5 tahun, hingga kini belum juga didaftarkan ke SD. Lupakan TK.

Di wilayah pinggiran DKI Jakarta, institusi pendidikan dasar (SD/SMP sederajat) memang belum sepenuhnya membebaskan biaya pendidikan. Bahkan, banyak sekolah masih memungut iuran bulanan (baca: sumbangan pembinaan pendidikan alias SPP), sekalipun mereka telah mendapat dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Dana BOS yang digulirkan pemerintah sejak dua tahun lalu tersebut besarannya masing-masing Rp 254.000 per tahun bagi siswa SD dan Rp 354.000 per tahun bagi siswa SMP.

Di sejumlah sekolah, seperti SD Negeri Pondok Cabe Udik 03 Tangerang dan SD Negeri 03 Depok-untuk sekadar menyebut sedikit contoh-siswa baru masih dikenai “sumbangan

sukarela” sebesar Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Adapun di tingkat SMP, lebih besar lagi. SMP Negeri 1 Pamulang, misalnya, tahun lalu saja memungut sumbangan awal sekitar Rp 2 juta. Dan, itu semua belum termasuk iuran bulanan, uang buku paket, dan aneka kebutuhan mendadak lainnya.

Negeri jadi tumpuan

Sementara di Ibu Kota, meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggelontorkan dana tambahan untuk mendampingi BOS, yakni apa yang mereka namakan bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk tiap siswa SD Rp 600.000 per tahun dan siswa SMP Rp 1,2 juta per tahun, namun tak berarti semua sekolah akan meniadakan sama sekali berbagai pungutan.

Kendati demikian, bagi mereka yang bisa masuk sekolah negeri, paling tidak-kecuali di sekolah unggulan-biaya pendaftaran, pungutan awal tahun, dan iuran bulanan alias SPP dipastikan tidak ada. Oleh karena itu, Haryanti (35) amat berharap putrinya, Hanifah (12), bisa diterima di SMP negeri. “Kalo die bisa sekolah dan terus hingga ke jenjang nyang lebih tinggi, entar die bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus,” kata Haryanti, warga Betawi asli yang tinggal di rumah kontrakan di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan.

Padahal, bagi warga miskin, pendidikan masih diyakini menjadi tumpuan harapan bagi mereka untuk keluar dari lembah kemiskinan. Agar kelak mereka hidup tidak hanya untuk hari ini saja. Jika harapan itu kandas, pendidikan yang seharusnya bisa mengangkat status sosial anak tidak mampu setara dengan anak dari keluarga berkecukupan, atau anak buruh asongan setara anak bankir, cuma ada dalam konsep-konsep muluk yang jauh dari realitas sehari-hari. Pada kenyataannya, anak-anak kelas pekerja tetaplah anak-anak pekerja dan kelak akan menjadi pekerja, anak buruh akan menjadi buruh, dan anak penganggur sangat boleh jadi kelak menjadi penganggur pula. Sungguh menyedihkan!

Pernahkah Anda melihat anak-anak yang menjadi pengemis, pengamen,
pengelap kaca mobil, dan penjual asongan di perempatan jalan?
Pernahkan Anda melihat anak-anak yang bermain layang-layang di jalan,
bermain sepak bola di taman, atau bermain air di sungai yang kotor
sesak oleh sampah? Pasti pernah.

Sesungguhnya, sejak empat tahun lalu telah disahkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Namun, tidak
bisa dipungkiri bila keberadaan UUPA belum terlalu berdampak terhadap
perbaikan tumbuh-kembangnya anak.

Secara alamiah, dunia anak adalah dunia belajar dan bermain, bukan
dunia bekerja mencari uang. Melalui belajar, anak menggali ilmu untuk
bekal bagi kehidupannya. Melalui bermain, anak mengembangkan
kecerdasan intelektual, emosional, moral, dan spiritualnya. Juga untuk
melatih kemampuan motoriknya, baik motorik kasar maupun motorik halus.

Ini berarti, untuk bisa disebut sebagai kota yang ramah anak, selain
mempunyai kualitas lingkungan (air, udara) yang sehat dan bebas
sampah, kota tersebut juga harus menyediakan institusi belajar dan
lahan bermain yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

Sayangnya, kian hari justru semakin sedikit saja jumlah institusi
pendidikan berkualitas dan lahan kosong sebagai lahan bermain dan
berolahraga bagi anak-anak. Kalaupun ada, sudah bernuansa bisnis yang
harus membayar mahal, sehingga hanya sebagian kecil anak yang bisa
mengaksesnya.

Bagaimana dengan keberadaan lahan bermain dan berolahraga? Jumlahnya
juga kian terbatas. Itu sebabnya, anak-anak pun menggunakan taman,
trotoar, bahkan badan jalan sebagai lahan bermain. Akibatnya, sering
kita lihat tiba-tiba ada bola nyelonong ke tengah jalan yang kemudian
diikuti oleh anak berlari mengejar bola tersebut. Atau anak-anak
berlarian mengejar layang-layang yang putus. Kondisi ini sangat
membahayakan keselamatan anak.

Tidak tertutup kemungkinan ia jatuh, bahkan tertabrak kendaraan. Belum
lagi bila layang- layang itu tersangkut di jaringan kabel listrik.

Menanggapi hal di atas, sangat mendesak untuk mencuatkan konsep kota
ramah anak. Menurut UNICEF Innocenti Research Center, yang dimaksud
dengan kota ramah anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak
sebagai warga kota.

Secara global, hak anak telah disepakati dalam Konvensi Hak Anak
(KHA/Convention on the Right of the Child). Bahkan dalam KHA Pasal 31,
secara jelas diulas hak anak untuk terlibat dalam kegiatan bermain dan
berekreasi. Indonesia telah meratifikasi KHA ini melalui Keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ini berarti, ada indikasi pelanggaran
hak anak bila pemerintah tidak menyediakan fasilitas bermain dan
berolahraga bagi anak.

Neni Utami Adiningsih Pengagas Rumah Kreasi Anak (RUKREA)

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0706/19/metro/3619369.htm

Sepuluh tahun juga merupakan proses transformasi. Proses itu tidak
selalu mulus, karena terutama harus berhadapan dengan suatu keyakinan
yang sudah berakar di dalam diri mengenai peran perempuan.

Djuswati Zaenal (55) adalah perempuan “biasa” yang datang ke markas
Suara Ibu Peduli (SIP) pada bulan Februari tahun 1998. Seperti banyak
perempuan lain, niat ibu empat anak itu semata-mata mendapatkan susu
dengan harga murah.

Di Megaria, Jakarta Pusat (“markas” SIP saat itu), ia berkenalan
dengan para intelektual dan aktivis yang bekerja mengatasi persoalan
ekonomi dan sosial warga, khususnya masyarakat kelas menengah bawah,
saat krisis ekonomi melanda negeri ini tahun 1997.

“Saya jadi terbuka meskipun awalnya kaget juga,” ujar Bu Djuswati di
sela-sela kesibukannya menyiapkan acara peluncuran buku Di Antara
Belantara Jakarta: Pengalaman Kaum Ibu di Rempoa dan Cilandak Barat
yang ditulis para ibu SIP.

Pertemuan itu membuat dia paham bahwa kesulitan ekonomi yang dialami
keluarganya dan banyak keluarga lain bukanlah sesuatu yang apa adanya.
Secara perlahan ia memahami bahwa “politik” bukan sesuatu yang abstrak
di luar sana, melainkan sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari
di rumah, terutama dalam hubungan dengan suami dan anak-anak.

Ia juga melakukan “pembangkangan-pembangkangan” kecil. Ketika hendak
mengirim nasi bungkus kepada mahasiswa sebagai tindakan mendukung
reformasi, ia harus menunggu sampai suaminya pergi bekerja. Sekarang,
sang suami mendukung penuh apa yang ia lakukan.

Kebaikan bersama

Bu Djuswati hanyalah satu dari ratusan ibu yang mengalami perubahan
bersama SIP yang juga berkembang. Saat ini ia memimpin Presidium Usaha
Mandiri dalam Perkumpulan SIP, bersama Bu Pujiwati di Presidium
Pendidikan dan Bu Jumenti Komalasari yang akrab disapa sebagai Bu Ari
di Presidium Administrasi dan Keuangan. Saat ini terdapat 24 kelompok
SIP di 13 wilayah di Jakarta.

Seperti dikemukakan salah satu Dewan Penasihat Perkumpulan SIP,
Karlina Supelli, kata “peduli” dipahami yang dipilih para pendiri SIP
tahun 1998 memiliki alasan strategis politis, meski tidak mengemuka
secara eksplisit karena situasi politik yang tidak memungkinkan waktu itu.

Namun, tuntutan SIP kepada pemerintah dan seruannya kepada masyarakat
yang dibacakan di Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 23 Februari
tahun 1998 menegaskan kegagalan pemerintah memenuhi hak-hak tersebut.

SIP mengkritisi dampak serius krisis ekonomi bagi kelanjutan
pertumbuhan anak Indonesia, kelumpuhan sistem politik dan kebijakan
ekonomi yang tidak adil serta praktiknya yang korup, dan merebaknya
kekerasan di berbagai wilayah Indonesia.

Kini, kata “peduli” dipahami oleh ibu-ibu SIP sebagai kata kunci demi
terciptanya kebaikan bersama (bonum commune), karena masyarakat
berkeadilan tak bisa dimulai jika tidak ada kepedulian.

“Sadar atau tidak, ibu-ibu SIP pasca-1999 menerapkan pemahaman bahwa
tatanan yang disebut adil dan beradab pertama-tama bukan karena ada
hukum dan kebijakan, tetapi terutama karena ada pemahaman akan
keutamaan yang membawa kebaikan bersama,” ujarnya.

Dengan itu, para ibu melanjutkan semangat awal SIP. Begitu dikemukakan
Dr Toeti Herati, pemrakarsa SIP dan Dewan Penasihat Perkumpulan SIP.
Maka perjalanan SIP boleh dikatakan sebagai perjalanan komitmen.

Para ibu bersama-sama belajar dengan landasan nurani yang bersih.
“Seperti lingkaran sekolah hati,” kata Dinny Yusuf, salah satu anggota
Dewan Penasihat SIP, yang bersama para ibu mengaku mengalami
transformasi di dalam dirinya.

Namun, yang menarik barangkali adalah melihat SIP sebagai gerakan yang
didefinisikan antropolog feminis Belanda, Saskia Wieringa (2000),
sebagai sesuatu yang tidak statis dan merupakan proses yang terus
dimodifikasi ketika bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari.
Barangkali inilah yang menjelaskan mengapa para ibu SIP bekerja tanpa
kenal lelah dalam situasi-situasi darurat seperti ketika terjadi
banjir besar di Jakarta.

Sulit kader

Namun, ini juga yang sebenarnya tak mudah dipahami orang lain. Seperti
dikemukakan Bu Ari, “Kami mengalami kesulitan dalam hal pengaderan
karena banyak yang berpikir di sini ada gaji seperti di LSM lain,”
ujar Bu Ari. “Padahal kami ini relawan, tak ada gaji.”

Bukan suatu kebetulan kalau para ibu ini sejak empat tahun lalu
mengembangkan sistem ekonomi “tanggung renteng” yang telah berjalan
selama puluhan tahun di Jawa Timur oleh Pusat Koperasi Wanita Jawa
Timur (Puskowanjati).

Seperti dikemukakan Karlina, sistem ini bukan hanya merupakan kegiatan
ekonomi, tetapi terutama mengembalikan sosialitas ke dalam transaksi
ekonomi yang lenyap bersama sistem perekonomian modern. Agunannya
tidak bersifat material, yang menjamin seseorang mendapat pinjaman,
melainkan kepercayaan sosial (social trust), dalam hal ini kepercayaan
kelompok. Proses penyadaran juga berlangsung di dalam
kelompok-kelompok itu.

Anggotanya sekarang sekitar 600 orang, dengan proses awal yang tidak
mudah, seperti menembus belantara. Namun, mereka pantang menyerah.
Sekarang para ibu itu berhasil merangkul banyak pihak yang dulu
memandang mereka dengan prasangka.

Dengan dana bergulir sekitar Rp 450 juta dan tunggakan nol persen,
kata Bu Ari masih banyak yang ingin bergabung, tetapi harus menunggu
dana tambahan. “Kami mengharapkan ada dana abadi supaya penerus fokus
bekerja. Dana operasi kami hanya Rp 7 juta sebulan,” sambung Bu Djaswati.

Anda berminat membantu sambil ikut belajar bersama di “sekolah hati”?

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0706/18/swara/3616526.htm

Sebuah rumah kayu dan berlantai kayu di Jati Rumah Gadang No VII
Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur, ternyata menyimpan mutiara.
Jika berkunjung ke kediaman Ridwan dan Indrawati—orangtua Vika—memang
cukup sulit menemukannya. Maklum, kita harus berjalan kaki ke lokasi
yang disebut warga sekitar Jati Rumah Gadang itu. Rumah itu ditempeli
stiker keluarga miskin. Tak ada ruang tamu. Hanya sebuah beranda
dilengkapi tiga sofa usang. Jika anda tamu, di sofa usang itulah anda
bisa melepas kepenatan. Ridwan dan Indrawati akan menyambut dengan
senyuman. Tulus. Disusul kemudian Vika keluar dari kamar.

Di sinilah, Vika Cikita, 17 tahun, anak pertama Ridwan, tinggal dan
belajar setiap hari. Vika menceritakan hampir setiap hari dia ke
sekolah berjalan kaki. Jika ada ongkos dari bapaknya yang menjadi
tukang parkir di kawasan Bioskop Raya Teather Padang, Vika terkadang
tetap jalan kaki. Rute Vika jalan kaki ke sekolahnya di SMAN 1 Padang
melalui jalan kecil tembus ke Universitas Dharma Andalas di Jalan
Perintis Kemerdekaan, lanjut ke Jalan Sudirman melalui belakang rumah
Gubernur, dan langsung menuju ke SMAN 1. Ukuran waktunya lebih kurang
45 menit, bahkan satu jam perjalanan.

Walaupun berasal dari keluarga yang tak mampu, dari kecil Vika sudah
terlihat cerdas. Itu berkat air susu ibunya. Sang ibu juga tak
menyangka. Karena menurut Indrawati sejak kecil Vika makannya
tidaklah yang mewah-mewah. Terpenting bernilai gizi, seperti tempe,
tahu, telur, dan sayuran. Vika Cikita pun bukan tipe manja dan mudah
berpatah arang. Cita-cita digengamnya kuat penuh semangat. Inilah
pemicunya. Vika selalu berhasil membuktikan hal itu sejak SD dan SMP.
Bahwa ia harus mampu membuat bahagia orangtuanya, walaupun tanpa
merengek-rengek ikut les, seperti kebanyakan anak-anak berada.

“Bagaimana mau les, ke sekolah saja Vika berjalan kaki karena tidak
ada ongkos. Walaupun begitu Vika tetap harus sekolah, karena dengan
pendidikan itulah kita dapat mengangkat derajat kita,” ujar peraih
peringkat pertama nilai UN tingkat Sumatera Barat ini kepada Padang
Ekspres, sembari meletakkan segelas air putih.Kamu tentu sangat
bahagia?

“Iya, Vika langsung sujud syukur pada Allah SWT saat mendengar
pengumuman itu.Jujur, Vika tidak menyangka kalau Vika meraih
peringkat satu UN. Karena, yang terpenting bagi Vika bagaimana Vika
bisa lulus dengan nilai yang baik,” ujar Vika yang lantas membenahi
jilbabnya.Yang membuat Vika was-was saat ini adalah apakah ia lulus
dalam SPMB atau tidak nantinya dan biaya kuliahnya, walaupun begitu
Vika sangat berharap ia dapat kuliah. Hal inilah yang menyebabkan
orangtuanya mati-matian mengumpulkan uang agar ia bisa ikut bimbel
SPMB.

Sederhana: Vika Cikita (kanan) bersama Ny Indrawati di rumahnya yang
sederhana. Wali Kota Padang Fauzi Bahar (Insert) menyanggupi untuk
memberi beasiswa bagi Vika hingga tamat.

“Hanya untuk mencari uang Rp250 ribu untuk bimbel SPMB, ayah Vika
benar-benar harus banting tulang mencari uang. Makanya Vika
benar-benar serius agar lulus, doakan ya, Kak,” tuturnya. Ketika
masih kecil, Vika bercita-cita menjadi dokter karena ia ingin
membantu orantuanya yang tak mampu. Ayah Vika berpropesi sebagai
tukang parkir sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga.Tetapi setelah
masuk ke bangku SMA, Vika mulai menyadari keadaannya. Keinginannya
untuk masuk Fakultas Kedokteran terasa jauh dari dirinya. “Darimana
uangnya, Kak, untuk biaya sekolah ini saja Vika dibantu oleh
sekolah,. Jadi, tidak mungkin rasanya jika Vika mengikuti keinginan
Vika.

Lalu Vika dianjurkan guru di sekolah untuk berkuliah di UNP dengan
harapan agar Vika langsung menjadi guru.Makanya ketika ada program
Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) Vika lalu memilih jurusan
Fisika UNP.Tetapi sayang Vika tidak lulus di sana padahal untuk beli
formulir PMDK saja Vika dibantu guru-guru,” keluhnya dengan mata
berkaca-kaca.Ketika ditanya ke depan ia ingin memilih jurusan apa
jika hendak kuliah Vika menjawabnya dengan bingung, bukan karena tak
tahu jawabannya tetapi karena ia takut biayanya akan memberatkan
orangtuanya.”Yang terpenting Vika ingin cari jurusan yang kuliahnya
sebentar dan biayanya murah,” tukasnya.

Pergaulan Vika di Sekolah

Guru-guru di sekolah Vika mengaku, perilaku Vika sama sekali tak
berbeda dari anak-anak lain. “Tidak ada minder sedikit pun berteman
walau kadang ia tak jajan, tak terlihat ia mengeluh pada siapapun.
Teman-temannya pun tak melihat sebelah mata pada Vika, mereka malah
membantu Vika jika terlihat Vika belum makan atau jika ada
acara-acara sekolah, tak segan-segan temannya membantu,” ujar Wakil
Kepala Bidang Kesiswaan, Drs.Ramadansyah.

Alumni SMP 5 Padang ini memang sangat rendah hati sekali, walau
banyak media yang ingin mewawancarainya.Ia tetap mengatakan bahwa ia
takut dibilang terlalu diekspos karena ia belum apa-apa dibanding
teman-teman lainnya. Bahkan, ia sangat menghargai teman-temannya yang
selama ini membantunya. “Teman-teman Vika sering membantu Vika, jika
Vika tidak ada uang jajan. Makanya, Vika tak ingin mengecewakan
teman-teman,” tutur Vika. Saat mengetahui keberhasilan Vika, orangtua
Vika senang tetapi tak terlalu kaget karena memang dari kecilnya Vika
termasuk anak yang cerdas dan kreatif.

“Ketika kecil, Vika sering diundang menyanyi di pesta pernikahan atau
acara-acara kelurahan. Dandanannya pun tak kalah dibanding
penyanyi-penyanyi cilik lainnya.Tetapi, hobi Vika ini terhenti saat
ia mulai SMP mungkin karena ia tahu keadaannya,” tutur ibu Vika,
Indrawati (41).Ibu Vika sangat berharap agar ada pihak nantinya yang
membantu biaya sekolah Vika. “Jujur, saya tak mampu membiayai kuliah
Vika nantinya. Tapi, saya tak pernah mematikan harapan dan keinginan
anak saya.Mudah-mudahan ada jalannya,” tutur Indrawati.

Wako Ulurkan Kasih

Saat berita ini ditulis, Padang Ekspres mendapat telepon dari Wali
Kota Padang, Drs. Fauzi Bahar, M.Si. Subhanaullah, ternyata kabar
luar biasa datang dari orang nomor satu di Kota Padang itu, Fauzi
Bahar menyanggupi untuk membiayai kuliah Vika hingga ia tamat.
“Dimanapun Vika nantinya kuliah, saya akan membiayainya hingga ia
menamatkan kuliahnya. Silahkan Vika ingin kuliah di mana,” tegas
Fauzi. (***)
http://www.padangekspres.co.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=557

Belum lagi pengalaman langsung guru-guru di Medan, yang tergabung
dalam Komunitas Air Mata Guru, serta sejumlah guru di berbagai daerah
di Tanah Air. Para guru yang membongkar kecurangan UN ini malah
diejek, dituduh sok suci, diancam secara fisik (di-”Munir”-kan, ujar
seorang guru), diturunkan atau ditunda kenaikan pangkatnya,
diberhentikan, disesali oleh orangtua murid, dan dikecam oleh
murid-murid sendiri yang mereka sayangi.

Saya memang bukan guru dari para guru-guru itu. Namun, sebagai dosen
yang bekerja di institusi yang melahirkan guru, maka yang terbayang
pada saya adalah nasib mahasiswi-mahasiswa saya nantinya. Bila saya
mengidam-idamkan mereka kelak menjadi guru yang baik dan
profesional—kejujuran dan keberanian termasuk di dalamnya—maka saya
menyaksikan harga yang sangat mahal dan risiko yang begitu berat yang
akan mereka tanggung hanya karena mereka mengungkapkan kebenaran dan
berbuat jujur. Namun, tanpa itu semua, lantas apa artinya menjadi guru?

Dari kesaksian Komunitas Air Mata Guru dan banyak lagi guru-guru lain,
kita jadi tahu bahwa kecurangan dalam UN bukanlah kecurangan yang
kasuistik dan bukan pula kecurangan yang dengan gampang dikilah dengan
alasan: “Ah, itu kan cuma pekerjaan oknum yang tidak bertanggung
jawab.” Kilah semacam ini hanyalah cara pengecut untuk berkelit dari
persoalan yang sebenarnya, yaitu persoalan yang bersarang dalam sistem
pendidikan kita itu sendiri.

Konflik horizontal

Berbagai kebijakan dan wacana (discourse) pendidikan kita belakangan
ini justru telah menimbulkan konflik horizontal di dalam masyarakat
pendidikan. Konflik horizontal tersebut terjadi dalam wujud
pertentangan di antara sesama guru (yang cemas kehilangan pekerjaan
karena tekanan sekolah); guru dengan orangtua (yang cemas anaknya
gagal); guru dengan murid (yang cemas dengan masa depannya); dan guru
dengan kepala sekolah (yang ingin sekolah yang dipimpinnya mampu
mengalahkan sekolah lain). Pertentangan lebih jauh menyangkut guru
dengan kepala dinas pendidikan (yang ingin departemennya dianggap
berprestasi); serta pertentangan guru dengan pimpinan daerah (yang
ingin daerahnya dipandang nomor satu), dan seterusnya.

Guru kini terjebak di tengah- tengah konflik horizontal tersebut:
antara mementingkan nama baik sekolah dan prestasi riil murid; antara
menjaga konduite daerah dan profesionalisme kerja; antara keinginan
membantu murid dan berbuat curang. Dan, semua itu tak lain dan tak
bukan hanyalah ditujukan demi menjaga citra dan peringkat (ranking),
yang saat ini sudah menjadi semacam berhala dalam pendidikan di negeri
ini!

Pemberhalaan citra dan peringkat inilah yang memupuk dan melestarikan
budaya persaingan dalam dunia pendidikan kita. Bukannya mendorong
budaya kebersamaan dan kepedulian, wacana pendidikan kita saat ini
justru dengan amat bersemangat mengelu-elukan budaya persaingan. Di
mana-mana orang bicara atas nama “persaingan global, persaingan
global, persaingan global”.

Kata-kata ini sekarang seperti mantra saja, seperti suara zikir di
ujung tasbih. Kita tidak lagi menyadari bahwa budaya semacam ini lahir
karena kebijakan pendidikan yang hanya mementingkan logika pasar.

Alhasil, terjadilah favoritisme pelajaran. Hanya pelajaran-pelajaran
yang “laku” di pasar yang akan dianggap pantas menjadi pengetahuan dan
karenanya hanya itu yang perlu diujikan. Maka, sains dianggap lebih
penting daripada seni, matematika jadi lebih berharga daripada sikap
terbuka pada keragaman dan kenisbian dunia, dan pelajaran bahasa dan
sastra Indonesia direduksi menjadi tes-tes pilihan ganda. Inilah yang
kita saksikan dalam kebijakan UN.

Mahasiswa-mahasiswi yang kelak menjadi guru seni, yang akan membantu
kepekaan dan welas asih generasi mendatang, tidak jadi penting.
Mahasiswa-mahasiswi yang kelak menjadi guru sejarah, yang mengajarkan
berbagai kebiadaban dan kegemilangan masa lalu agar kita tidak jatuh
pada kesalahan dan kebiadaban yang sama, malah dipinggirkan.
Mahasiswa- mahasiswi yang kelak menjadi guru olahraga, yang membantu
anak-anak kita untuk menjadi generasi yang sehat dan sportif, tidak
dihargai.

Renungan bersama

Bila demikian jadinya, sebagai dosen yang berada di institusi yang
melahirkan guru, saya bertanya kepada diri sendiri: apa artinya
mengajarkan mereka berbagai ilmu pengetahuan yang membuat mereka
menjadi profesional? Cukupkah segala macam ilmu tentang metode
mengajar, pengayaan materi, berbagai disiplin evaluasi, hubungan
dosen-mahasiswa yang egaliter, cita-cita tentang perubahan sosial, dan
sebagainya, dan sebagainya? Ilmu mana yang bisa melindungi guru-guru
dari kekuasaan yang semena-mena? Metode apa yang bisa menyelamatkan
guru- guru dari penghinaan karena mengatakan yang benar? Evaluasi apa
yang bisa diterapkan untuk mengukur hati nurani? Kurikulum apa yang
bisa membuat mereka berani melawan ketidakadilan?

Saya sungguh gemetar ketika menyadari semua itu tidak ada dalam proses
pendidikan mereka sebagai guru. Saya merasa ibarat menceburkan
mahasiswi- mahasiswa saya ke laut yang dalam, tapi alih-alih
mengajarkan mereka berenang, saya malah mengajarkan mereka berlari.

Maka, apa artinya kerja para dosen yang membangun kurikulum sedemikian
rupa, yang tujuannya adalah membentuk guru yang memikirkan bangsa,
bukan pasar? Di manakah relevansi kurikulum seni yang mengembangkan
sikap berbangsa yang multikultur, kurikulum olahraga yang
mengembangkan sikap sportif, kurikulum sejarah yang menggambarkan
manis-pahitnya melahirkan Indonesia? Maka, apa pentingnya melahirkan
guru yang mengembangkan potensi anak, jika pada akhirnya kita menjual
mereka? Apa gunanya mengembangkan hubungan yang egaliter di kampus
bila yang kuasa bisa menang dengan segala cara?

Namun, bila kritik dilemparkan kepada pengambil kebijakan, bila
kejujuran diperdengarkan, maka paling halus mereka akan mengatakan,
“Coba solusinya, dong!” Olala, bila semua kritik harus juga dengan
solusi, apa kerja para pakar pemerintah yang telah kita bayar mahal
dengan pajak rakyat itu? Untuk apa berbagai dewan atau komisi?
Bukankah kepada kantong mereka sebagian penghasilan kita, kita
serahkan lewat berbagai pajak? Bukankah segala lembaga legislatif,
yudikatif, dan eksekutif punya segudang pakar yang seharusnya
memikirkan solusi?

Lagi pula, bukankah kritik itu sendiri sebenarnya telah membantu
mereka melihat adanya persoalan? Sudah ribuan kali teori leadership
dan metodologi riset ilmiah mengatakan bahwa dengan menemukan masalah,
pada dasarnya sebagian besar masalah sudah dipecahkan. Yang sering
kali menghalangi pemecahan masalah justru ketidakmampuan dan
ketidakmauan pimpinan untuk mengambil keputusan yang berani dan
visioner. Dan, kita kini menyaksikan bahwa di tangan pimpinan yang
lemah inilah anak-anak, orangtua, dan guru-guru kita dikorbankan di
altar persaingan globalisasi.

Ujian nasional hanyalah sekrup kecil yang membangun altar itu, dan
kini para korbannya telah diumumkan satu per satu. Harap dicatat, yang
menjadi korban bukan saja yang tidak lulus, tetapi juga yang lulus.
Mengapa? Itu tak lain karena keberhasilan mereka pada dasarnya
hanyalah keberhasilan yang semu.

Bila sekarang tidak ada perubahan apa-apa, pada masa yang akan datang
saya akan mendengar dan menyaksikan murid-murid saya sendiri yang
bercerita di hadapan saya tentang nasib buruk, dilema, dan berbagai
perlakuan tak pantas yang telah mereka terima sebagai guru. Sekarang
pun, saya sungguh tidak sanggup membayangkannya….

Susi Fitri Aktivis Pendidikan dan Dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Jakarta (FIP-UNJ)

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0706/18/humaniora/3617503.htm

Trisna Budiwarto (40), warga Petamburan, Jakarta Barat, termasuk yang
menghadapi tahun ajaran baru dengan seorang anak yang harus
melanjutkan ke sekolah menengah pertama tanpa tabungan sepeser pun.
“Anak saya mau masuk SMP duitnya belum kelihatan. Jangankan tabungan,
yang ada cuma tagihan,” ujarnya, Jumat (15/6).

Trisna lalu memperlihatkan tagihan rekening air selama beberapa bulan
sebesar Rp 900.000 dan tunggakan rekening listrik tiga bulan. Dia
berlangganan air bersih sewaktu masih bekerja di sebuah perusahaan
kontraktor, beberapa tahun lalu.

Setelah kehilangan pekerjaan itu selama tujuh tahun, terpaksa Trisna
bekerja sebagai pedagang air minum kemasan di Tanah Abang untuk
menghidupi istri dan empat anaknya. Trisna berjualan pada malam hari
dan istrinya saat siang hari.

Diliputi rasa waswas

Demikian pula Sumiati, warga Cilandak, Jakarta Selatan. Dia tidak
punya tabungan sama sekali dalam bentuk apa pun. Anak tertuanya,
Putera, baru saja lulus SD dan sudah waktunya melanjutkan ke SMP.

Dia memang belum tahu anaknya akan bersekolah di mana dan berapa biaya
yang dikeluarkan. Sumiati masih menunggu dengan waswas hasil tes yang
jadi syarat untuk masuk ke SMP negeri.

Akan tetapi, tetap saja dia harus menyiapkan sejumlah uang untuk buku
pelajaran, seragam sekolah, peralatan tulis, bahkan sumbangan awal
jika nanti terpaksa bersekolah di swasta.

Menyiapkan dana keperluan sekolah itu bukan perkara mudah bagi Sumiati
yang hanya mengandalkan pendapatan suaminya sebagai kuli bangunan
harian, dengan upah Rp 50.000 per hari. Uang itulah untuk kebutuhan
sehari-hari empat anggota keluarga tersebut, termasuk uang kontrakan
rumah petak yang mereka tempati saat ini. “Pernah dua minggu suami
saya tidak ada pekerjaan sama sekali. Wah, jangankan untuk keperluan
sekolah, makan saja bingung,” katanya.

Mereka sesungguhnya sudah paham akan arti penting bersekolah.
Setidaknya, berpandangan melalui sekolah ada harapan agar masa depan
anak-anaknya akan lebih baik dan kemudian dapat membantu keluarga.

Trisna dan Sumiati, misalnya, berupaya sedapat mungkin agar anak
mereka terus bersekolah. Biasanya, jika ada kebutuhan biaya sekolah
yang benar-benar mendesak, mereka mencari pinjaman. “Kalau enggak
dapat, minta ke sekolah agar bisa mencicil atau nunggak dulu. Setelah
itu, uang dapur dikurangi sedikit- sedikit. Ya, yang penting ada nasi
aja,” kata Sumiati. (ine)